Connect with us

Berita Terkini

Fenomena Ketiadaan Obat Di Puskesmas Fakfak – Pasien Berobat Hanya Memperoleh Resep Dokter.

Published

on

DSC01547

Fakfak; MA-news. Fenomena ketiadaan obat di Puskesmas Fakfak mengingatkan kita semua pada sebuah cerita lucu alias MOP yang sering dituturkan sebagai momentum mencairkan suasana ketegangan. Cerita ini diawali dengan kisah seorang pasien yang lagi sakit parah dan hendak berobat ke rumah sakit, namun karena tidak memiliki uang untuk pengobatan serta mahalnya biaya pengobatan membuat dia enggan dan ragu untuk berobat ke Rumah Sakit. Akan tetapi keraguannya ini justru semakin berdampak buruk terhadap kondisi kesehatannya. Pertimbangan kesehatan bercampur niat sembuh akhirnya memaksakannya untuk tetap pergi berobat. Fatal karena setibanya di rumah sakit, justru yang dijumpai adalah seorang dokter yang sangat materialis dan tidak peduli dengan profesi pelayanan terhadap pasien. Bagaimana tidak perjumpaan pasien dengan dokter di buka dengan percakapan “anda sakit, namun berapa duit yang ada di kantong mu?”. Pasien yang sakit berat ini dengan wajah lemas dan ketulusan hati serta harapan pengasihan baik mengatakan bahwa “saya tidak punya duit dok, namun tolonglah saya kasih saya obat untuk penyakit saya ini”. Berharap akan datang pertolongan dari dokter, namun ternyata jawaban yang diperoleh berbanding terbalik dari harapannya. Bagaimana tidak, dokter malah menjawab bahwa “oh maaf bapak tidak punya duit ya, saya tidak bisa kasih bapak obat untuk penyakit bapak, namun nanti saya suntik saja”. Mendengar kata “suntik”, pasien yang memang fobia jarum mulai gelisah, namun karena tidak memiliki uang dan pertimbangan kesembuhan pada akhirnya dirinya pasrah. Al-hasil yang namanya materialis tetap melihat pelayanan dari aspek duit, sang dokter mengambil jarum suntik dan mengisinya dengan “air putih” kemudian disuntikan kedalam tubuh pasien, dan setelah itu menyuruh pasien pulang beristirahat, berselang 2 hari pasien tersebut berjumpa dengan Dokter dan berjabat tangan dengan seraya menyampaikan rasa terima kasih karena dirinya telah sembuh. Sang dokter hanya senyam-senyum sambil berkata “tahukah bapak bahwa waktu itu saya tidak mengisi obat di jarum suntik itu melainkan saya mengisinya dengan air putih”. Bapak sambil penepuk testa kemudian pergi meninggalkan dokter.

Tentunya kita akan tertawa saat membaca dan mendengar cerita di atas, apa lagi jika cerita itu dituturkan dengan gaya berdileg Papua pastinya semua akan terbawa suasana lucunya. Namun bagaimana jika fenomema lucu ini menjadi realita perbadingan terbalik, “Pasien tidak memiliki duit dan juga Puskesmas kehabisan Obat”. Hal ini di jumpai di Puskesmas Fakfak yang berlokasi di jalan Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara.  Selasa [4/09/18] sekitar pukul 15.00 waktu Fakfak, salah seorang pasien pengguna Jamkesmas membawa anak laki-lakinya yang baru berusia 2 bulan berobat ke Puskesmas Fakfak, seperti biasanya mereka tetap mendaftarkan diri terlebih dahulu lalu oleh petugas register, disarankan menunggu Dokter karena lagi bersholat. Setelah beberapa menit menunggu akhirnya dokter yang bertugaspun tiba serta langsung melakukan pemeriksaan. Usai pemeriksaan, Dokter kemudian membuat resep obat dan menyerahkan kepada pasien dengan keterangan penjelasan lisan dari Dokter bahwa stock obat untuk bayi lagi kosong, jadi ini resepnya silahkan cari di luar. Dengan wajah lusuh bercampur marah dalam hati ibu tersebut menggendong anaknya dan belalu keluar meninggalkan Puskesmas.

= Analisis Resiko :

  • Jika stock obat habis tentunya memberikan dampak buruk terhadap pasien yang berobat di Puskesmas tersebut, apalagi jika pasien dalam keadaan kritis dan membutuhkan penanganan extra tentunya hal ini berpotensi terhadap penghilangan nyawa pasien. jika kondisi ini terjadi siapa yang akan disalahkan? Fatalnya lagi pihak Puskesmas atau Dokter dan medis akan bersembunyi dibalik slogan “Kami sudah berupaya namun Tuhan berkehendak lain”. Jika kalimat ini disampaikan keluarga pasien akan pasrah dan legowo menghadapi realita tersebut. Pada hal jika pasien mempertanyakan apa yang diusahakan medis faktanya wong stok obat saja tidak tersedia.
  • Ketiadaan Pasokan Obat di Puskesmas perlu disikapi dengan serius mengingat kondisi ini berkaitan erat dengan nyawa manusia. Ketakutan laten bahwa hal ini melibatkan aktor intelektual Puskesmas Fakfak. Oleh karenanya perlu ada upaya penelusuran dan investigasi terpadu terhadap kondisi ini. jangan-jangan ketiadaan obat ini sebagai akibat kekurangan anggaran pengadaan obat-obatan dan makanan di Puskesmas Fakfak? mengingat fenomena kehabisan obat sudah kerap dijumpai di Puskesmas tersebut. Namun bukankah Alokasi Dana Otonomi Khusus salah satu fokus pembiayaannya untuk biaya Kesehatan masyarakat khususnya [dalam] konteks Papua? Lantas realita Otsus tidaklah relefan dilaksanakan. Karena Jika benar-benar diperuntukan untuk biaya kesehatan semestinya potret ketiadaan obat di Puskesmas Fakfak tidak terjadi, apa lagi terhadap pasien pengguna Jamkesmas. Atau jangan-jangan ada kong-kali-kong yang dilakukan oleh para medis dan dokter terhadap pasien pengguna Jamkesmas di Puskesmas Fakfak, atau ada kompromi berkelompok dibalik alasan ketiadaan obat di Puskesmas Fakfak – hanya petugas yang tahu kebenarannya.

Dilain sisi, alasan ketiadaan stok obat berdampak buruk terhadap Psikologi pasien apalagi pasien pengguna Jamkesmas, tentu saja lambat-laun mereka mulai mengalami krisis kepercayaan terhadap Pemerintah? Pasalnya harapan para pengguna kartu Jamkesmas yang katanya sakti mandra guna ternyata tidak bisa dimanfaatkan [khususnya] dalam konteks pengobatan seperti kejadian di atas. Karena apotik diluar Puskesmas hanya sakti dengan menggunakan “Uang Cash”.

Facebook Comments
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Berita Terkini

Akibat Tidak Masuk Kategori Daerah Tertinggal, 10 Anak Tidak Dapat Beasiswa

Published

on

By

pp

MA-News Fakfak. Pengalaman pahit harus diterima oleh 10 anak asal Kabupaten Fakfak yang baru selesai menuntaskan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Migas (SMK Migas) Cepu baru-baru ini. Ironisnya pasca menamatkan pendidikan di SMK Migas Cepu, mereka berencana melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM Akamigas) Cepu. Akan tetapi harapan mereka pupus karena mahalnya biaya pendidikan, serta tidak-tersedianya biaya pendidikan bagi kesepuluh anak asal Fakfak tersebut.

Informasi yang diterima MA-News via whatapp (Selasa, 05/08/19) dari orang tua siswa Bpk. Mahmud Daeng yang sering di sapa Abang Daeng yang mana merupakan korban tingginya biaya pendidikan mengeluhkan bahwa dirinya sempat berupaya mencari beasiswa melalui Kementrian Pertambangan dan Energi, serta sempat diberikan formulir untuk di isi. Namun setelah diteliti berkasnya, jawaban pahit mesti diterima bahwa yang bisa memperoleh beasiswa adalah anak-anak yang berasal dari Daerah Penghasil Migas dan Daerah lain yang tergolong sebagai daerah tertinggal dan Daerah Pedalaman.

“saya sempat usaha cari beasiswa di Kementrian Pertambangan dan Energi, dan sempat dikasih formulir untuk di isi setelah itu dikembalikan lagi. Tapi waktu di periksa formulir itu ternyata kami tidak bisa diberikan beasiswa dengan alasan bahwa yang berhak dapat beasiswa hanya anak-anak yang berasal dari daerah penghasil Migas selain itu anak-anak yang berasal dari daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan pedalaman” keluh Abang Daeng.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Abang Daeng bahwa biaya pendidikan persemester pada STEM Akamigas sebesar Rp. 25.000.000,- dan tentunya anak-anak ini membutuhkan beasiswa untuk membiaya pendidikan mereka. Namun karena tidak memperoleh biaya tersebut al-hasil 10 anak asal Fakfak ini terpaksa harus kembali ke daerahnya.

“Biaya semester di STEM Akamigas itu sebesar Rp. 25.000.000,- dan tentunya kami sangat membutuhkan beasiswa. Tapi karena tidak dapat ya sudah terpaksa anak-anak kami harus kembali” Tegas Abang Daeng.

Keadaan ini menjadi pengalaman pahit bagi para orang tua dan anak-anak khususnya yang berasal dari Fakfak dengan segudang semangat serta cita-cita untuk mengenyam pendidikan lanjutan (baca kuliah) pada perguruan tinggi yang berbasiskan pertambangan dan energi. Selain itu pula kebijakan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal pada gilirannya memberikan dampak buruk bagi daerah-daerah yang tidak masuk dalam kategori daerah tertinggal salah satunya Kabupaten Fakfak untuk mengakses beasiswa dari beberapa kementrian.

Pada hal Kabupaten Fakfak merupakan wilayah penyanggah Kabupaten Bintun sebagai daerah penghasil Migas. Selain itu dalam perkembangan eksploitasi Migas Kabupaten Fakfak juga merupakan wilayah dampak eksploitasi dimana dalam pencanangannya akan di buka eksplorasi Migas Tren 3 di Wilayah Arguni dan Ugar yang merupakan wilayah administrasi Kabupaten Fakfak. Dilain sisi Fakfak tidak dalam kategori sebagai Daerah tertinggal oleh Presiden melalui Keputusan No. 131 Tahun 2015 sudah barang tentu atas dasar sejumlah pertimbangan dan akurasi data yang berasal dari Kabupaten Fakfak.  Karena dasar ditetapkannya sebuah daerah sebagai daerah tertinggal tentunya melalui sejumlah kriteria antara lain : Perekonomian Masyarakat; Sumber Daya Manusia; Sarana dan Prasaran; Kemampuan Keuangan Daerah; Aksesibilitas; dan Karakteristik Daerah.

Jika merujuk pada sejumlah kriteria di atas, maka akan muncul pertanyaan mendasar apakah Kabupaten Fakfak telah memenuhi bahkan melebihi sejumlah kriteria tersebut ?? Tentunya jawaban terhadap pertanyaan tersebut merupakan evaluasi menyeluruh terhadap semua pihak baik pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait lainnya. [DR]

Facebook Comments
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Continue Reading

Berita Terkini

Akibat Penganiayaan Terhadap Staf, Bendahara Bawaslu Fakfak Di Laporkan Ke Polres Fakfak

Published

on

By

foto aniaya

MA-News. Bendahara Bafoto aniayawaslu Fakfak berinisial AT Kamis, (11/07/19) resmi dilaporkan ke Polres Fakfak akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap salah satu staf Bawaslu Fakfak berinisial “AK”.

“AT” secara resmi dilaporkan sekitar pukul 13.40 Wit bertempat di ruang SPKT Polres Fakfak, dan langsung diterima oleh Bripda Asdy Farchan R selaku Banit SPKT II. Laporan penganiayaan yang dilakukan Bendahara Bawaslu Fakfak terhadap AT teregistrasi dengan Laporan Polisi Nomor : LP.B/187/VII/2019/PAPUA BARAT/RES FAKFAK.

Dalam keterangan AK selaku korban penganiayaan via Phone kepada media, AK menjelaskan bahwa penganiayaan yang menimpa dirinya terjadi di Kantor Bawaslu pada saat pertemuan antara para staf bersama bendahara dan sekretaris di Kantor Bawaslu. Dalam pertemuan tersebut, AK tengah memberikan penjelasan terkait  pertanyaan yang diajukan Sekretaris terhadap dirinya. Tidak terima dengan argumentasi AK, AT menyela penjelasan AK dan langsung mengumpat AK. Merasa tidak terima dengan umpatan AT, tanpa berpikir panjang AT selaku bendahara langsung bereaksi dan mengarahkan tinju ke wajah AK. Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi lanjutan dari Polres Fakfak terkait waktu pemanggilan terhadap Bendahara Bawaslu Fakfak.

Namun jika dalam keterangannya nanti di Polres Fakfak, dan AT terbukti melakukan penganiayaan, maka kemungkinan AT bisa dijerat dengan Pasal 351 “KUHP” (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. — Red

Facebook Comments
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Continue Reading

Berita Terkini

Penerimaan CPNS Tidak Mengakomodir OAP – Peserta Tes Turun Jalan

Published

on

By

foto2

MA-News, Hampir sebulan terakhir ini, Fakfak diramaikan dengan aksi demonstrasi. Fenomena demonstrasi ini sebagai akibat dari miskinnya kebijakan yang dirancangkan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak dalam menyikapi berbagai polemik yang dirasakan oleh masyarakat. bagaimana tidak? kebijakan yang semestinya berdampak dan berpihak kepada masyarakat, malahan justru tidak demikian. Kebijakan yang identik menguntungkan kelompok tertentu dan pihak khusus ini, semakin meluas dan seakan terus-menerus dipaksakan pemberlakuannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.

Salah satu Kebijakan yang terlihat tidak Pro terhadap Masyarakat adalah “Penerimaan CPNS”. Pasalnya terkesan bahwa penerimaan tes CPNS saat ini dilakukan secara online, dan tidak mengakomodir Orang Asli Papua (OAP). Pada hal jika kita merujuk pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, sudah semestinya representase OAP merupakan skala prioritas dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah, dan rekrutmen tenaga kerja.

Hal ini secara jelas tercover dalam Undang-Undang NO. 21 TAHUN 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam Pasal 62 ayat 1, dikatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak serta bebas memilih dan/atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya” Selanjutnya dalam ayat 2 pula dikatakan bahwa “Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya”.

Merujuk pada Undang-undang No. 21 Tahun 2001, semestinya Pemerintah Daerah dapat mengutamakan OAP dalam mendapatkan pekerjaan. Namun seakan tidak peduli dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak justru lebih mengutamakan Nepotisme terselubung dengan memprioritaskan orang Non Papua dalam proses rekrutmen CPNS.

Para Demonstran yang didominasi oleh anak-anak asli Fakfak (Pemuda dan Mahasiswa) serta dimoderasi oleh Dewan Adat Mbaham-Matta sepanjang paroh waktu ini terus-menerus melancarkan aksi demo terhadap pemerintah Kabupaten Fakfak (baca : Bupati dan DPRD). Mereka menuntut adanya kebijakan pemerintah dalam rangka menetapkan quota seleksi kelulusan tes CPNS sebesar 80 % OAP dan 20 % ONP (Orang Non Papua).

Fatalnya dalam aksi demo yang dilancarkan di depan Kantor Bupati Fakfak (Selasa, 11/06/19), Bupati Kabupaten Fakfak yang sering disapa Mocha justru memilih berangkat keluar daerah serta membiarkan Wakil Bupati Fakfak beserta sejumlah asisten yang menghadapi para demonstran. Seakan menghindar dan tidak ingin bertanggung jawab terhadap semua ihwal kebijakan yang telah dibuatkan.

Dilain sisi petinggi Dewan Adat (Bpk. Apnel Hegemur) yang dikonfirmasi melalui telpon. menjelaskan bahwa Dewan Adat akan selalu berdiri dan memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat asli Papua yang terzolimi dan terabaikan akibat sebuah kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. “Jadi kami selaku Dewan Adat Mbaham-Matta wilayah Bomberay akan selalu berdiri dan memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat asli Papua yang terzolimi dan terabaikan akibat sebuah kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah” Tegas Apnel.

Sementara Fredy Wauw selaku pendemo menyesalkan tindakan Bupati Fakfak yang selalu menghindari para pendemo yang melakukan demonstrasi menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten. “saya menyesal karena aksi yang kita lakukan tidak dihadiri oleh Bupati Fakfak (Mocha), beliau malah memilih untuk meninggalkan kota dengan alasan yang kita tidak tahu” Tegas Fredy. — Dr

foto4foto1foto3

Facebook Comments
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Continue Reading

Trending