Patok batas

Membuka Tabir Di Balik Klaim Pemilik Wilayah-Kabupaten Fakfak Vs Kabupaten Teluk Bintuni???

August 20, 2018
Comments off
285 Views

Fakfak, Manews; Jumat [20/07/18] sekitar pukul 06.30 Wit, sekelompok masa yang berasal dari distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni melakukan aksi pemasangan patok batas wilayah adat di kampung Mitimber wilayah Kabupaten Fakfak. Aksi klaim wilayah yang dilakukan sekelompok masyarakat Teluk Bintuni ini sempat disaksikan oleh beberapa warga Mitimber yang berada di sekitar areal tersebut. Masyarakat Mitimber sempat berupaya mencegat dan menghentikan tindakan pemasangan patok tersebut, namun karena jumlah mereka mereka yang sedikit dibandingkan jumlah massa yang datang, sehingga upaya pencegatan dan penghentian tidak diresponi massa klaim wilayah yang berasal dari Teluk Bintuni ini.

Kejadian pemasangan patok batas wilayah ini, mendapat kecaman tegas dari Ketua Dewan Adat Mbaham-Matta (Sirzeth Gwasgwas). Menurutnya aksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Teluk Bintuni ini sangat mencoreng harkat dan martabat masyarakat adat Mbaham-Matta. “Aksi kelompok masyarakat  Teluk Bintuni ini sangat mencoreng harkat dan martabat kita selaku masyarakat adat Mbaham-Matta” tegas Sirzeth. Selanjutnya Melalui Wakil Ketua Dewan Adat Mbaham-Matta yang membidangi masalah hukum dan peradilan adat (Apnel Hegemur) dalam jumpa pers yang berlangsung di Dewan Adat [09/08/18] disampaikan bahwa Dewan Adat Mbaham-Matta telah mengeluarkan maklumat dalam rangka menyikapi situasi serta wujud reaksi cepat guna memproteksi batas wilayah adat Mbaham-Matta yakni dengan memindahkan aktivitas perkantoran Dewan Adat Mbaham-Matta yang semula beralamatkan di jln. Dr. Salasa Namudat ke Kampung Mitimber. “Mulai hari ini kamis [09/08/18] aktivitas kantor Dewan Adat yang semula dilakukan di jl. Dr. Salasa Namudat, di pindahkan ke Kampung Mitimber, hal ini bertujuan untuk memproteksi dan menyikapi situasi tapal batas wilayah adat Mbaham-Matta yang di klaim oleh saudara kita dari Kabupaten Teluk Bintuni sebagai milik mereka” ujar Apnel.

Polemik tapal batas wilayah yang melibatkan masyarakat adat Teluk Bintuni ini, di duga kuat sebagai akibat langsung pasca pertemuan seluruh pimpinan daerah Kabupaten/Kota se-Papua Barat bersama Mendagri di Manokwari. Entah apa yang menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan bersama ini, namun usai pertemuan tersebut justru memunculkan reaksi klaim antar wilayah adat.

  • Analisis Kejadian
  1. Klaim batas Wilayah Adat yang dilakukan oleh sekelompok Masyarakat adat Teluk Bintuni bukan merupakan kejadian baru. Kejadian tersebut sudah sering kali di lakukan namun selalu berujung pada pengakuan bersama bahwa kepemilikan wilayah tersebut merupakan hak masyarakat adat Mbaham-Matta.
  2. Pasca kejadian klaim batas wilayah oleh sekelompok masyarakat Teluk Bintuni ini berdasarkan data yang dihimpun Manews; ternyata ada keterlibatan beberapa aparatur Pemerintahan Distrik yang juga turut dalam rombongan bersama kelompok masyarakat untuk melakukan aksi pemalangan tersebut.
  3. Saat kejadian ini berlangsung, dalih Pemerintah Teluk Bintuni bahwa hal ini sebagai akibat tidak kooperatifnya pemerintah Kabupaten Fakfak menanggapi Surat Keputusan bersama antara Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak.
  4. Bupati Kabupaten sendiri ketika kasus pemalangan ini terjadi, tidak berada di Fakfak, dan terkesan membiarkan Dewan Adat Mbaham-Matta sendiri menghadapi persoalan ini.

Dari empat point analisa di atas, kita dapat membuat hipotesa bahwa :

  1. Kejadian pemalangan ini tentunya di terjadi atas dan sepengetahuan kedua pimpinan Daerah baik itu Kabupaten Teluk Bintuni maupun Kabupaten Fakfak.
  2. Ada sebab-musabab lain diluar hukum adat yang menjadi pemicu sehingga kejadian klaim batas wilayah adat oleh sekelompok masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni berulang kembali. Ada 2 aspek yang mungkin dekat dengan penyebab ini antara lain :
  • “Investasi Ekonomi; dari aspek ini kita dapat lihat bahwa daerah Bomberay dan sekitarnya 1 tahun lalu pernah di survey oleh perusahaan pertambangan Genting Oil dan sudah barang tentu memiliki kandungan sumber daya alam yang kemungkinan menjadi perebutan dua Kabupaten ini”. Apalagi jika salah satu diantara kedua pejabat daerah yang bertikai telah terlanjur deal to deal dengan kelompok investor.
  • “Aspek Geopolitik dan Geostrategi; Kabupaten Teluk Bintuni sementara dalam proses penetapan RT/RW dan peta potensi sumber daya alam yang tentu saja berdasar pada penetapan sebuah daerah sebagai kawasan industri”. Selain itu adanya sebuah desain sistemik dalam rangka memicu konflik lokal di tingkat masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan khusus terselubung”. (Abg)
Facebook Comments
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Comments are closed.