Connect with us

Berita Terkini

Kronologis Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Di POLRES Nabire

Published

on

Stop-kekerasan

Nabire, MAnews – Pada Sabtu, 05/05/2018, sekitar Jam 11:25 Waktu Papua (WIT), debat kandidat tahap kedua dari empat calon Bupati Kabupaten Deiyai saat itu berlangsung di Guest House, jalan Merdeka Nabire, Papua. Masyarakat dari kabupaten Deiyai yang berada di luar halaman/pagar terlihat ramai padahal mereka ingin melihat, dengar, dan tentukan pilihan lalu pada debat itu malah mereka larang di jalan raya. Masyarakat Deiyai dilarang dan dibatasi oleh pihak Kepolisian dari resort Nabire dan Paniai atas perintah KPU Deiyai.

Selain ratusan masyarakat Deiyai di luar area debat saya (Mando Mote), Anggota DPRD Deiyai, Alfret Pakage, Wartawan Tabloid Jubi, Abeth Yamoye You bersama masyarakat Deiyai dilarang masuk. Alasannya adalah KPU Deiyai membatasi masyarakat masuk menyaksikan kecuali pendukung dari masing-masing kandidat 30 orang yang memiliki id card dari KPU Deiyai.

Kondisi seperti itu saya tidak terima dan saya mewakili seluruh rakyatku Deiyai berbicara dan lantas menyampaikan secara tegas, terbuka dan terhormat di depan pihak keamanan/polisi bahwa,
namanya Debat Kandidat itu dilakukan secara transparan dan masyarakat punya hak untuk menyaksikan, maka Pihak keamanan dan KPUD Deiyai wajib buka ruang dan kesempatan bagi kami untuk melihat, memahami, mengenal, menilai visi, misi dan program/kerja serta menyaksikan adu argumen terhadap konsep gagasan pikiran itu.

Kami datang dari jauh (Deiyai) bukan untuk melakukan konflik untuk mengganggu keamanan, ketertiban selama debat kandidat berlangsung.

Setelah saya sampaikan itu, saya buka pintu pagar setelah Abeth You (Jurnalis) dipersilahkan masuk setelah diberikan id card dari KPU yang diantar oleh Yan Pigai, salah satu anggota Intel Polres Paniai dan saya masuk ke dalam halaman Gues house dari luar pagar. Lalu pihak keamanan keroyok dan pukul saya dengan moncong senjata, pukul dengan tangan oleh puluhan anggota polisi dan Brimob.

Di halaman Gues house saya dipukul hingga keliling halaman itu, mulai dari gapura masuk hingga depan pintu utama gedung itu lalu kembali ke gapura utama. Ukuran halaman kurang lebih 12 meter, lalu keluarkan saya dari dalam halaman diantar dengan pukulan sampai keluar pagar dari seluruh polisi yang ada di situ.

Tapi saya tidak membalas pukulan kepada anggota satupun karena saya merasa saya tidak bersalah. cara menyelesaikan masalah bukan dengan kontak fisik dan menurut saya itu kerdil dan tidak terdidik.
Saya Pamong, Alumni IPDN dan tau Prosedur dan pola menyelesaikan masalah.

Saya kena pukulan hampir di seluruh tubuh tapi hanya pelipis dibagian kiri yang terluka hingga berdarah dan lutut bengkak ditendang dengan sepatu laras brimob.

Lalu jam 04 : 00 Sore saya ke rumah sakit Siriwini untuk melakukan Visum Dokter. Saya sampaikan ke dokter untuk mau visum tapi disuruh ambil surat di polres Nabire lalu akan keluarkan surat visum. Tapi saya tidak pergi minta surat tersebut ke kapolres. Dokter Hanya melakukan pemeriksaan dan berikan resep obat saja.

Lalu saya ke apotik beli obat dan kondisi sementara saya sakit dan sedang minum obat dari rumah.

1. Saat pengeroyokan dan pemukulan itu saya tidak balas pukul.
2. Saat saya masuk tanpa ditanya langsung dipukul oleh Polisi dan Brimob.
3. Polisi keluarkan 3 kali tembakan senjata.
4. Kasubag Ops Polres Nabire tidak mampu tangani anak buahnya.
5. Hanya Alfret Pakage, anggota DPRD Deiyai yang mengamakan dan melindungi saya.
6. Debat Kandidat itu harus diketahui masyarakat, bukan hanya dihadiri KPU, Panwaslu, aparat.
7. Masyarakat Deiyai bukan pengacau, tidak anarkis tapi KPU Deiyai melalui aparat batasi kami.
8. Atas kejadian ini KPU Deiyai harus tanggung jawab.

Facebook Comments
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Continue Reading

Berita Terkini

Akibat Tidak Masuk Kategori Daerah Tertinggal, 10 Anak Tidak Dapat Beasiswa

Published

on

By

pp

MA-News Fakfak. Pengalaman pahit harus diterima oleh 10 anak asal Kabupaten Fakfak yang baru selesai menuntaskan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Migas (SMK Migas) Cepu baru-baru ini. Ironisnya pasca menamatkan pendidikan di SMK Migas Cepu, mereka berencana melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM Akamigas) Cepu. Akan tetapi harapan mereka pupus karena mahalnya biaya pendidikan, serta tidak-tersedianya biaya pendidikan bagi kesepuluh anak asal Fakfak tersebut.

Informasi yang diterima MA-News via whatapp (Selasa, 05/08/19) dari orang tua siswa Bpk. Mahmud Daeng yang sering di sapa Abang Daeng yang mana merupakan korban tingginya biaya pendidikan mengeluhkan bahwa dirinya sempat berupaya mencari beasiswa melalui Kementrian Pertambangan dan Energi, serta sempat diberikan formulir untuk di isi. Namun setelah diteliti berkasnya, jawaban pahit mesti diterima bahwa yang bisa memperoleh beasiswa adalah anak-anak yang berasal dari Daerah Penghasil Migas dan Daerah lain yang tergolong sebagai daerah tertinggal dan Daerah Pedalaman.

“saya sempat usaha cari beasiswa di Kementrian Pertambangan dan Energi, dan sempat dikasih formulir untuk di isi setelah itu dikembalikan lagi. Tapi waktu di periksa formulir itu ternyata kami tidak bisa diberikan beasiswa dengan alasan bahwa yang berhak dapat beasiswa hanya anak-anak yang berasal dari daerah penghasil Migas selain itu anak-anak yang berasal dari daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan pedalaman” keluh Abang Daeng.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Abang Daeng bahwa biaya pendidikan persemester pada STEM Akamigas sebesar Rp. 25.000.000,- dan tentunya anak-anak ini membutuhkan beasiswa untuk membiaya pendidikan mereka. Namun karena tidak memperoleh biaya tersebut al-hasil 10 anak asal Fakfak ini terpaksa harus kembali ke daerahnya.

“Biaya semester di STEM Akamigas itu sebesar Rp. 25.000.000,- dan tentunya kami sangat membutuhkan beasiswa. Tapi karena tidak dapat ya sudah terpaksa anak-anak kami harus kembali” Tegas Abang Daeng.

Keadaan ini menjadi pengalaman pahit bagi para orang tua dan anak-anak khususnya yang berasal dari Fakfak dengan segudang semangat serta cita-cita untuk mengenyam pendidikan lanjutan (baca kuliah) pada perguruan tinggi yang berbasiskan pertambangan dan energi. Selain itu pula kebijakan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal pada gilirannya memberikan dampak buruk bagi daerah-daerah yang tidak masuk dalam kategori daerah tertinggal salah satunya Kabupaten Fakfak untuk mengakses beasiswa dari beberapa kementrian.

Pada hal Kabupaten Fakfak merupakan wilayah penyanggah Kabupaten Bintun sebagai daerah penghasil Migas. Selain itu dalam perkembangan eksploitasi Migas Kabupaten Fakfak juga merupakan wilayah dampak eksploitasi dimana dalam pencanangannya akan di buka eksplorasi Migas Tren 3 di Wilayah Arguni dan Ugar yang merupakan wilayah administrasi Kabupaten Fakfak. Dilain sisi Fakfak tidak dalam kategori sebagai Daerah tertinggal oleh Presiden melalui Keputusan No. 131 Tahun 2015 sudah barang tentu atas dasar sejumlah pertimbangan dan akurasi data yang berasal dari Kabupaten Fakfak.  Karena dasar ditetapkannya sebuah daerah sebagai daerah tertinggal tentunya melalui sejumlah kriteria antara lain : Perekonomian Masyarakat; Sumber Daya Manusia; Sarana dan Prasaran; Kemampuan Keuangan Daerah; Aksesibilitas; dan Karakteristik Daerah.

Jika merujuk pada sejumlah kriteria di atas, maka akan muncul pertanyaan mendasar apakah Kabupaten Fakfak telah memenuhi bahkan melebihi sejumlah kriteria tersebut ?? Tentunya jawaban terhadap pertanyaan tersebut merupakan evaluasi menyeluruh terhadap semua pihak baik pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait lainnya. [DR]

Facebook Comments
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Continue Reading

Berita Terkini

Akibat Penganiayaan Terhadap Staf, Bendahara Bawaslu Fakfak Di Laporkan Ke Polres Fakfak

Published

on

By

foto aniaya

MA-News. Bendahara Bafoto aniayawaslu Fakfak berinisial AT Kamis, (11/07/19) resmi dilaporkan ke Polres Fakfak akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap salah satu staf Bawaslu Fakfak berinisial “AK”.

“AT” secara resmi dilaporkan sekitar pukul 13.40 Wit bertempat di ruang SPKT Polres Fakfak, dan langsung diterima oleh Bripda Asdy Farchan R selaku Banit SPKT II. Laporan penganiayaan yang dilakukan Bendahara Bawaslu Fakfak terhadap AT teregistrasi dengan Laporan Polisi Nomor : LP.B/187/VII/2019/PAPUA BARAT/RES FAKFAK.

Dalam keterangan AK selaku korban penganiayaan via Phone kepada media, AK menjelaskan bahwa penganiayaan yang menimpa dirinya terjadi di Kantor Bawaslu pada saat pertemuan antara para staf bersama bendahara dan sekretaris di Kantor Bawaslu. Dalam pertemuan tersebut, AK tengah memberikan penjelasan terkait  pertanyaan yang diajukan Sekretaris terhadap dirinya. Tidak terima dengan argumentasi AK, AT menyela penjelasan AK dan langsung mengumpat AK. Merasa tidak terima dengan umpatan AT, tanpa berpikir panjang AT selaku bendahara langsung bereaksi dan mengarahkan tinju ke wajah AK. Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi lanjutan dari Polres Fakfak terkait waktu pemanggilan terhadap Bendahara Bawaslu Fakfak.

Namun jika dalam keterangannya nanti di Polres Fakfak, dan AT terbukti melakukan penganiayaan, maka kemungkinan AT bisa dijerat dengan Pasal 351 “KUHP” (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. — Red

Facebook Comments
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Continue Reading

Berita Terkini

Penerimaan CPNS Tidak Mengakomodir OAP – Peserta Tes Turun Jalan

Published

on

By

foto2

MA-News, Hampir sebulan terakhir ini, Fakfak diramaikan dengan aksi demonstrasi. Fenomena demonstrasi ini sebagai akibat dari miskinnya kebijakan yang dirancangkan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak dalam menyikapi berbagai polemik yang dirasakan oleh masyarakat. bagaimana tidak? kebijakan yang semestinya berdampak dan berpihak kepada masyarakat, malahan justru tidak demikian. Kebijakan yang identik menguntungkan kelompok tertentu dan pihak khusus ini, semakin meluas dan seakan terus-menerus dipaksakan pemberlakuannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.

Salah satu Kebijakan yang terlihat tidak Pro terhadap Masyarakat adalah “Penerimaan CPNS”. Pasalnya terkesan bahwa penerimaan tes CPNS saat ini dilakukan secara online, dan tidak mengakomodir Orang Asli Papua (OAP). Pada hal jika kita merujuk pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, sudah semestinya representase OAP merupakan skala prioritas dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah, dan rekrutmen tenaga kerja.

Hal ini secara jelas tercover dalam Undang-Undang NO. 21 TAHUN 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam Pasal 62 ayat 1, dikatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak serta bebas memilih dan/atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya” Selanjutnya dalam ayat 2 pula dikatakan bahwa “Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya”.

Merujuk pada Undang-undang No. 21 Tahun 2001, semestinya Pemerintah Daerah dapat mengutamakan OAP dalam mendapatkan pekerjaan. Namun seakan tidak peduli dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak justru lebih mengutamakan Nepotisme terselubung dengan memprioritaskan orang Non Papua dalam proses rekrutmen CPNS.

Para Demonstran yang didominasi oleh anak-anak asli Fakfak (Pemuda dan Mahasiswa) serta dimoderasi oleh Dewan Adat Mbaham-Matta sepanjang paroh waktu ini terus-menerus melancarkan aksi demo terhadap pemerintah Kabupaten Fakfak (baca : Bupati dan DPRD). Mereka menuntut adanya kebijakan pemerintah dalam rangka menetapkan quota seleksi kelulusan tes CPNS sebesar 80 % OAP dan 20 % ONP (Orang Non Papua).

Fatalnya dalam aksi demo yang dilancarkan di depan Kantor Bupati Fakfak (Selasa, 11/06/19), Bupati Kabupaten Fakfak yang sering disapa Mocha justru memilih berangkat keluar daerah serta membiarkan Wakil Bupati Fakfak beserta sejumlah asisten yang menghadapi para demonstran. Seakan menghindar dan tidak ingin bertanggung jawab terhadap semua ihwal kebijakan yang telah dibuatkan.

Dilain sisi petinggi Dewan Adat (Bpk. Apnel Hegemur) yang dikonfirmasi melalui telpon. menjelaskan bahwa Dewan Adat akan selalu berdiri dan memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat asli Papua yang terzolimi dan terabaikan akibat sebuah kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. “Jadi kami selaku Dewan Adat Mbaham-Matta wilayah Bomberay akan selalu berdiri dan memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat asli Papua yang terzolimi dan terabaikan akibat sebuah kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah” Tegas Apnel.

Sementara Fredy Wauw selaku pendemo menyesalkan tindakan Bupati Fakfak yang selalu menghindari para pendemo yang melakukan demonstrasi menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten. “saya menyesal karena aksi yang kita lakukan tidak dihadiri oleh Bupati Fakfak (Mocha), beliau malah memilih untuk meninggalkan kota dengan alasan yang kita tidak tahu” Tegas Fredy. — Dr

foto4foto1foto3

Facebook Comments
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Continue Reading

Trending