thomas ondy

Sidang Lanjutan Koruptor Mamberamo Raya, Thomas AE Ondy.

April 19, 2018
Comments off
325 Views

Jayapura (MANews) – Sidang lanjutan kasus korupsi Mamberamo Raya dengan tersangka Mantan Bendahara Rutin Mamberamo Raya, Thomas AE Ondy yang juga Bupati Biak Numfor kembali digelar hari ini, kamis tanggal 19 April 2018 pukul 19.05 sampai dengan 19.20 WIT, bertempat di Ruang Sidang Cakra Kantor Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura Jl. Raya Abepura Sentani Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura, dengan Nomor Perkara : 68 / PID. SUS. TPK / 2017 / PN-Jap.

Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diikuti sekitar 15 orang pengunjung sidang.

Susunan Perangkat Sidang antara lain :

a. Majelis Hakim :

1) Hakim Ketua : MARIA M.SITANGGANG, S.H, MH.

2) Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota I : LIDIA AWINERO, SH

3) Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota II : BERNARD AKASIAN, S.H, MH

b. Panitera Penganti : AHKMAD ZUMRONI, S.H, MH

c. Jaksa Penuntut Umum :  MEYLANI, S.H, MH.

d. Penasehat Hukum :

1) MARAJOAN PANGGABEAN, S.H.

2) ROBINAR PANGGABEAN, S.H e.

Terdakwa : – Bupati Biak Numfor THOMAS ALVA EDISON ONDI,

Pembacaan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS – 17/T.1.10/Ft.1/04/2018, yang dibacakan oleh Jaksa MEILANI, S.H, MH. Sebagai berikut :

1 ) Sebelum sampai pada tuntutan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu kami kemukakan hal hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

a) Hal yang memberatkan : – Terdakwa tidak mendukung Pemberantasan Korupsi yang saat ini menjadi prioritas pemerintah

b) Hal yang meringankan : – Terdakwa bersikap Sopan dipersidangan dan sangat kooperatif dalam mengikuti jalannya persidangan. – Terdakwa telah mengembalikan dana tersebut sebesar 2 Milyar kerekening Kas Daerah Kab. Mamberamo Raya. – Terdakwa memiliki riwayat penyakit Diabetes yang kronis – Terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga.

2) Berdasarkan unsur yang dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan pasal 3 jo Pasal 18 UU RI nomor : 31 thn 1999 jo UU RI nomor 20 thn 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 3 UU no. 8 thn 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta KUHP MENUNTUT :

(1) Menyatakan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDI, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan ke 1 primer pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI nomor 31 thn 1999 jo UU RI nomor 20 thn 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primer tersebut.

(2) Menyatakan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA” sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan kesatu subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU RI nomor 31 thn 1999 jo UU RI nomor 20 thn 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(3) Menyatakan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG” sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan kedua pasal 3 UU nomor 8 thn 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian uang.

(4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDI, SE, oleh karena itu dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan.

(5) Membebankan kepada terdakwah THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 72. 686. 040. 515,- ( tujuh puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah ) dibebankan kepada terdakwah, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 ( satu ) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun 6 ( enam ) bulan.

(6) menyatakan barang bukti berupa :

– dari nomor urut 1 s/d 191 dan juga 196 berupa dokumen foto copy surat peminda-bukuan, foto copy SP2D, foto copy rekening koran, foto copy penarikan cek, foto copy slip penarikan, foto copy slip setoran, foto copy pembukaan rekening dan foto copy dokumen aplikasi perbankan. TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS Nomor 192 s/d 195 dan 197 berupa uang tunai sebesar Rp 116.372.110,- ( seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah ) Yang berada di 5 ( lima ) nomor rekening yaitu :

– Rekening BPD Cabang Kasonaweja nomor 111.02.02.01812.8 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE.

– Rekening BPD Cabang Kasonaweja Nomor : 111.02.0201813.1 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE.

– Rekening BPD Cabang Kasonaweja nomor : 111.02.02.01812.8 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE.

– Rekening Bank Danamon Nomor : 003579018221 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE.

– Rekening Bank Mandiri Nomor : 154 001 11 8429.2 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DISETORKAN KE KAS NEGARA SERTA DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

(a) 1 ( satu ) unit mobil merk toyota new avansa 1.3 G M/T, warna Hitam, tahun pembuatan 2015, No. Pol DS 1613 CF, Atas Nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY ( istri terdakwah) berikut BPKB dan STNK-nya.

(b) 1 ( satu ) unit mobil merk Toyota kijang innova 2.0 G M/T , Warna Putih, Tahun pembuatan 2016, No. Pol DS 1810 CF, Atas Nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY ( istri terdakwah) berikut BPKB dan STNK-nya.

(c) 1 ( satu ) unit mobil merk Toyota Kijang Innova V, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, No. Pol PA 1632 AR, Atas Nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY ( istri terdakwah) berikut BPKB dan STNK-nya.

(d) Sebidang Tanah seluas 264 M persegi yang beralamat di kelurahan VIM Kecamatan Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan sertivikat hak milik no. 03412 atas nama SUWARDI “DIRAMPAS OLEH NEGARA DAN DILELANG YANG HASILNYA DISETORKAN KE KAS NEGARA UNTUK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI UANG PENGGANTI”

(7) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Penyampaian Penasehat Hukum MARAJOAN PANGGABEAN, S.H, yang intinya Bahwa terhadap tuntutan dari saudara Penuntut Umum yang kami rasa terlalu sangat tinggi sehingga kami dari Penasehat hukum meminta kepada Majelis hakim untuk memberikan kami waktu selama 2 (dua) minggu untuk mempersiapkan pembelaan terhadap terdakwa.

Sedangkan tanggapan majelis hakim MARIA M.SITANGGANG, S.H, MH.(Hakim Ketua) : kami akan memberikan waktu selama 1 (satu) minggu saja untuk sidang berikutnya dan apabila penasehat hukum belum siap maka bisa disampaikan pada sidang selanjutnya.

Tanggapan PASTI Indonesia

Dihubungi melalui Whatsapp oleh MAnews, Ketua PASTI Indonesia cabang Biak Numfor, Saudara R.S mengatakan sejak awal memang mengikuti perkara tersebut, dan mengapresiasi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta tetap akan melakukan pemantauan terhadap jalannya sidang koruptor Mamberamo Raya yang juga Bupati Biak Numfor tersebut. Disisi lain, Saudara R.S juga meminta ketegasan aparat penegak hukum, terhadap bebas berkeliarannya Thomas Ondy beberapa waktu di Biak Numfor, dengan alasan sakit namun ternyata berkampanye, hal ini harus menjadi pemberatan hukuman terhadap Thomas Ae Ondy, karena telah melakukan tipu daya terhadap Keputusan Majelis Hakim yang memberikannya status tahanan kota Jayapura dengan alasan sakit, namun faktanya Thomas Ondy meninggalkan jayapura. (sky)

Facebook Comments
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Comments are closed.