28168541_939989036178121_5449590487761055926_n

Sidang Perdana Kasus Pengrusakan Di Gelar Di Pengadilan Negeri Fakfak (Kasus Kriminalisasi Sem dan Edward Go)

April 18, 2018
Comments off
120 Views

Fakfak (MAnews) – Sidang perdana kasus pengrusakan kantor sekwan akhirnya di gelar, senin (16 April 2018) bertempat di Pengadilan Negeri Fakfak. Adapun agenda pada sidang perdana ini hanyalah pembacaan dakwaan terhadap kedua tersangka yakni Semuel dengan Edward Budiman Go, keduanya didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Sejak awal seperti yang telah di wartakan oleh MAnews, kasus pengrusakan ini lebih pada upaya kriminalisasi terhadap kedua anggota dewan, sebagaimana pantauan MA news yang diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum PASTI Indonesia, Susanto. Kasus ini lebih pada kasus setingan dan pesanan oleh pihak tertentu guna menyingkirkan lawan-lawan politiknya, terutama terkait dengan skandal kecurangan pilkada yang saat ini sedang berproses.

Duduk Perkara

Duduk perkara persoalan pengrusakan kantor sekwan sebagaimana yang sudah MAnews angkat, sangatlah sederhana, hal ini terjadi karena tidak dibayarkannya hak para anggota dewan oleh bendahara sekwan yakni Bahar lahadalia yang merupakan perpanjangan tangan dari Bupati fakfak, Mohammad Uswanas, yang juga adalah adik daripada Bahlil lahadalia terlapor kasus korupsi proyek fiktif Rumah sakit umum Fakfak yang sekarang menjabat sebagai Ketua Hipmi. Puncak kekesalan kedua dewan ini adalah pada saat menelpon bendahara sekwan tersebut namun sengaja tidak diangkat, padahal bendahara sekwan tersebut sedang berada di lokasi (Kantor Sekwan), tepatnya berada di lantai 2 kantor tersebut. Hal itulah yang  kemudian memicu amarah dan emosi  kedua dewan tersebut, hingga akhirnya terjadilah peristiwa pengrusakan itu. Persitiwa itu sendiri kemudian menjadi moment dan kesempatan bagi pihak Bupati yang selama ini terganggu dengan kinerja Sem dan Edward terkait dengan persoalan skandal pilkada fakfak, maka melalui disposisi Bupati kepada Sekwan, diperintahkan untuk melanjutkan persoalan ini keranah hukum. Bupati sendiri lupa, sebelum sem dan edward, beberapa anggota dewan juga pernah melakukan pengrusakan serupa, namun lucunya, Bupati sendiri langsung memerintahkan Sekwan melakukan penggantian kerusakan dengan uang negara, tanpa melakukan pelaporan hukum, karena yang melakukan pengrusakan tersebut adalah anggota dewan yang notabenenya “kaki tangan” Bupati.

Gayung bersambut!

Laporan kepolisian oleh sekwan tersebut langsung mendapatkan gayung bersambut dari Kepolisian Resort Fakfak, yang dimana Kasat reskrimin-nya langsung menetapkan status tersangka tanpa melewati prosedur undang-undang MD3, serta mengesampingkan upaya perdamaian diluar pengadilan sebagaimana arahan Kapolri terkait alternatif penyelesaian persoalan diluar pengadilan. Kajari fakfak, dalam hal ini juga tidak ingin terlambat juga mengambil peran, jauh sebelum persoalan ini naik ke persidangan, Kajari sudah langsung menyatakan melalui beberapa media online, akan memberikan hukuman maksimal 7 tahun, serta pasal 170 kepada kedua anggota dewan tersebut. Luar biasa sekali memang permainan gayung bersambut dalam upaya kriminalisasi ini. karena itu tidak mengherankan, pengrusakan yang sebenarnya sebuah tindak pidana ringan, diberikan pasal maksimal, karena sebuah upaya menutup Skandal kecurangan pilkada fakfak sedang dilakukan pihak-pihak tersebut.

Kasus Sudah Damai

Kasus ini pun sebenarnya telah damai, sebelum persidangan dilakukan. Semuel dengan Edward Go sendiri sudah melakukan pergantian dan perbaikan atas kerusakan yang mereka sebabkan, serta permohonan maaf juga telah disampaikan melalui sidang etik dewan, bahkan kedua belah pihak baik kedua anggota dewan dengan pihak sekwan telah tercapai kesepakatan damai. Sekwan yang kemudian berupaya mencabut laporan tersebut, kemudian di Non-jobkan oleh pihak Bupati, karena merasa terganggu dengan tindak tanduk sekwan yang hampir mengagalkan upaya “Kriminalisasi” tersebut. Kasus ini sendiri sudah dibawa kedalam sidang adat Mbaham-Matta, yang kemudian mengeluarkan Surat keputusan terkait persoalan ini, namun sekiranya keputusan Adat ini hanya dianggap angin lalu oleh Bupati maupun Kajari Fakfak, hingga akhir seperti yang dilaporkan oleh MAnews, kasus inipun kemudian beracara di Pengadilan Negeri Fakfak.

Kapolres menurunkan 1 Truck personil kepolisian dalam sidang Perdana!

Kapolres sepertinya agak lupa atau memang sengaja melakukan intimidasi dengan menurunkan personil demikian banyak dalam sidang perdana kasus ini, kasus yang menimpa Sem dan Edward Go adalah kasus pidana ringan berupa pengrusakan yang berupa pengrusakan kaca, bukan memecahkan kepala orang ataupun kasus Makar. terlalu berlebihan menurunkan personil sedemikian banyak, kecuali Kapolres sendiri mengerti memang kasus ini adalah upaya Kriminalisasi yang dilakukan Bupati beserta koleganya, sehingga kemungkinan akan memicu konflik horizontal dimasyarakat. Harusnya bila memang mengetahui kasus ini adalah upaya kriminalisasi yang akan dapat memicu konflik horizontal, maka sepatutnya sejak awal kasus ini bergulir di kepolisian, upaya mediasi dan penyelesaian persoalan diluar persidangan yang didahulukan, bukan langsung melakukan penetapan tersangka.

Majelis Hakim harus Jeli dan Hukum Harus menjadi Panglima!

Dalam kasus yang menimpa Sem dengan Edward Go ini, sekiranya majelis Hakim yang terhormat dapat melihat persoalan ini secara terang benderang, kasus pidana ringan yang telah dilakukan perdamaian dan pergantian, sepatutnya tidak lagi masuk dalam ranah persidangan, apalagi sejak awal penetapan tersangkanya sudah terjadi abuse of power dengan mengesampingkan undang-undang MD3 yang mengikat status seorang anggota dewan.  Masyarakat sendiri tentu sangat menantikan keadilan Hukum, dan hukum tidak menjadi alat bagi siapapun untuk mengerdilkan demokrasi. Karena akan sangat bahaya apabila Hukum itu akhirnya menjadi senjata bagi penguasa untuk mengkriminalisasi mereka yang kritis.

Sidang lanjutan, akan di gelar kembali pada hari kamis, tanggal 19 April 2018 di Pengadilan Negeri Fakfak, dengan agenda Pembuktian. Sidang kasus ini sendiri oleh majelis hakim dinyatakan sebagai sidang terbuka, MAnews dan PASTI Indonesia sendiri akan melakukan pemantauan langsung terkait dengan sidang ini.  (sky)

Sumber : Susanto, PASTI Indonesia

 

 

Facebook Comments
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Comments are closed.