28166975_2110787412579681_2810694900390953849_n

Dendam Koruptor Di Balik Kriminalisasi Sem & Edward Go

March 18, 2018
Comments off
284 Views

Fakfak (MAnews) – Sepertinya jalan panjang untuk keadilan harus menjadi perjuangan bagi kedua anggota dewan yakni Semuel Hegemur dengan Edward Budiman Go yang menjadi korban kriminalisasi, walau sebenarnya persoalan ini adalah persoalan sepele yang bahkan sudah dilakukan perdamaian dan penggantian terhadap kerusakan, namun seperti yang telah MAnews angkat sebelumnya, Kesalahan kecil Semuel hegemur dan Edward Budiman Go menjadikan momentum Bupati Fakfak untuk melakukan pembalasan.

Tudingan ini bukan arogansi semata dan tanpa dasar, hal ini dibuktikan dengan perintah Bupati langsung untuk melakukan pelaporan pengrusakan kantor Sekwan, serta atas perintah Bupati juga Surat Keputusan Dewan Adat terkait persoalan sem dengan edward ini tidak digubris dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Dendam Bupati ini sebagai wujud kemarahan atas ditangkap dan di tahannya orang-orang Bupati dalam skandal korupsi soundsystem dan panggung ringging. salah satunya adalah keponakan bupati tercinta, yaitu Munajat Uswanas yang telah pasang badan melindungi Bupati dan Kajari Fakfak dalam skandal korupsi soundsytem, yang dimana jelas dalam laporan dan bukti PASTI Indonesia, Korupsi ini terjadi karena disposisi Bupati untuk memerintahkan pembayaran serta peran Kajari dalam sebuah memo untuk menghentikan sementara kasus ini.

Oleh karena itu perkara Sem dan Edward yang sudah sangat jelas dan terang benderang adalah korban kriminalisasi, berkat dendam Bupati dan Kajari Fakfak maka kasus ini berlanjut walau Dewan Adat Mbaham-Matta telah mengeluarkan Surat Keputusan untuk menghentikan kasus ini, yang dimana Dewan Adat Mbaham-Matta sendiri menemukan bahwa persoalan ini adalah persoalan sepele yang terlalu dipaksakan demi kepentingan pihak tertentu. Bahkan demi memuluskan hal itu, Bupati sendiri telah mencopot Sekwan yang dinotabenenya adalah keluarganya sendiri karena dianggap tidak menjalankan Perintah, karena Sekwan sendiri memahami jelas bahwa dalam kasus ini sudah terjadi perdamaian dan penggantian, dan kasus ini terjadi karena Hak Dewan yang sengaja ditahan dan tidak dibayarkan, nyatanya hak Dewan tersebut dipakai terlebih dahulu untuk membeli kapal speedboat guna kepentingan pribadi Bupati yang jelas tidak tercantum dalam alokasi anggaran.

28056433_942318149278543_899686616649858058_n28059381_942318182611873_8683350713737947336_n

Dendam Berkepanjangan Sang Koruptor

Kemarahan Bupati Fakfak terhadap Semuel Hegemur dan Edward Go yang berujung pada dendam ini didasari oleh persoalan Skandal Bupati terkait penggunaan Surat Rekayasa 501 yang terkuat ke publik, dimana saat itu Semuel Hegemur dan Edward Go bersama dua rekan lainnya selaku dewan yang dipilih oleh Rakyat dan berkewajiban menjalankan Amanah rakyat, mengambil langkah sesuai dengan tuntutan Masyarakat untuk mencari kebenaran atas Surat 501. yang akhirnya berujung pada Surat keputusan untuk memberhentikan Bupati dan Wakil bupati, karena terbukti surat 501 itu sendiri tidak pernah dikeluarkan oleh KPU-RI, karena dalam penjelasan KPU-RI Sendiri, KPU-RI tidak pernah mengeluarkan surat yang bertentangan dengan surat edaran sebelumnya, yakni Surat edaran 510 yang berlaku global. Sedangkan Surat 501 itu sendiri adalah surat yang seolah berlaku khusus untuk Pilkada Fakfak. Sebagai Pengingat sejak awal kasus ini bergulir, hanya terdapat sekitar 4 sampai 5 orang anggota dewan saja yang berkenan hadir dan mendengarkan aspirasi masyarakat, diluar itu anggota dewan lain tidak lebih hanya “Piaraan Bupati” yang datang bila diperintah Bupati. Dan dalam Pantauan MAnews, dari beberapa sumber terpercaya, anggota dewan lain  tersebut, sering terlibat dengan beberapa proyek di Fakfak. (http://pastiindonesia.org/index.php/media-akar-rumput/19-sorotan/637-dprd-fakfak-wakil-rakyat-itu-bukan-wakil-eksekutif)

daftarhadir

Bupati sendiri sangat kuatir terkait dengan skandal 501 ini, karena apabila hal ini terbongkar maka legitimasi kekuasaannya di Fakfak akan berakhir, dan tentunya sejumlah kasus korupsi mulai dari Persoalan SAPI, Rumah Sakit, Bandara, Peninggian Jalan didepan Kantor Kejaksaan Negeri, dan beberapa skandal sudah menanti untuk di Proses. (http://pastiindonesia.org/index.php/media-akar-rumput/19-sorotan/627-mal-administrasi-jawaban-kpu-jelas-maka-makzulkan-sudah)

22528222_507468329620746_3312040368850317685_n

Bupati Membangun Kerajaan Sendiri

Bila dalam agenda Reformasi, menolak korupsi, kolusi dan nepotisme, maka hal tersebut tidak berlaku di Kabupaten Fakfak, Bupati membangun kerajaan sendiri dengan bentuk pemerintahan penuh Korupsi, kolusi dan Nepotisme yang dimana hampir seluruh anggota keluarga maupun koleganya mengisi lini-lini pemerintahan,  dan pola pemerintahan yang diwujudkan adalah Monarki dengan Bupati tampil bak Raja yang memegang kendali penuh dari penegakkan hukum hingga mencoba mematikan Peran Dewan Adat Mbaham-Matta. Luar biasa memang, disaat ini Papua masih bagian dari Indonesia dan patuh pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, namun Fakfak sendiri sudah merdeka dan seolah lepas dari Indonesia, karena tindak-tanduk Bupati yang lebih mengimplemantasikan dirinya sebagai seorang Raja daripada sebagai Abdi Negara dan Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat dalam membangun daerah.

Dewat Adat Mbaham-Matta DIKEBIRI

Dewan Adat selaku Pemangku Daerah, sebagaimana yang sudah diatur dalam OTSUS Papua yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Dalam Hal ini telah mengeluarkan Surat Keputusan terkait dengan Persoalan Semuel dan Edward, yang kemudian tembusannya diberikan kepada Kepolisian Resort Fakfak serta Kejaksaan Negeri Fakfak, Namun sebagaimana yang telah ditulis diatas, Bupati Fakfak telah merasa dirinya sebagai seorang Raja,maka atas Perintah Bupati, Keputusan Adat Mbaham-Matta tidak dijalankan, dan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak selaku “Rekanan Bupati” tanpa ragu menjalankan Instruksi tersebut dan tetap memaksakan persoalan masuk hingga ranah persidangan, sebagaimana permintaan Bupati yang bertujuan akhir untuk mem-PAW-kan Sem dengan Edward. agar setelah Sem dan Edward di pidana dan di PAWkan, maka keputusan terkait 501 yang sudah sampai ke nasional dapat dianulir oleh Bupati Fakfak.

Tentu perilaku Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak dalam tindakan tidak menaati Surat Keputusan Dewan Adat Mbaham-Matta adalah sebuah upaya mengebiri legitimasi Dewan Adat dalam peranan sebagai Pemangku Daerah. Tentu hal ini akan semakin memancing kemarahan Masyarakat Papua secara Umum dan Fakfak secara Khusus,karena dengan sikap “Pengebirian” legitimasi Dewan Adat, sama halnya dengan tidak mengakui Adat dan Kultur Budaya Papua itu sendiri. Dan jelas tindakan Arogan seperti ini adalah Pelanggaran terhadap HAK Masyarakat Adat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Otsus Papua.

Kemarahan Masyarakat adalah Akumulasi Kekecewaan

Masyarakat Fakfak baik Masyarakat Adat maupun masyarakat umum yang merasakan betul kezholiman pemerintahan fakfak saat ini, tentu tidak akan pernah diam dengan apa yang telah di pertontonkan oleh Bupati maupun Koleganya saat ini. Kekecewaan akan Rasa ketidakadilan, Penderitaan atas Maraknya Korupsi,hingga Anak Negeri yang terus di Intimidasi dan di Kriminalisasi, akan semakin mendorong Masyarakat pada titik klimaks, bukan sesuatu yang tidak mungkin, apabila suatu hari Masyarakat bangkit melawan ketidak adilan seperti yang selama ini telah mereka rasakan. Akumulasi kekecewaan Masyarakat ini bila tidak dibendung, maka tidak dapat dipungkiri Rakyat selaku Pemilik Kekuasaan tertinggi akan mengelar Peradilan Rakyat dan mencabut Legitimasi Bupati!

Bharatayudha, Kebenaran melawan Kebatilan di Fakfak

Keadilan itu hanya akan datang dari perjuangan, dan itulah yang akan terjadi di Fakfak, sebagaimana dalam wawancara sebelumnya via telephone, Susanto Selaku Direktur PASTI Indonesia sendiri sejak awal mengambarkan persoalan yang menimpa Semuel dengan Edward adalah Pintu Masuk/Pemicu Bharatayudha, yaitu perang kebenaran melawan kebatilan. yang dimana kebenaran itu dapat disalahkan, namun tidak akan pernah dapat dikalahkan. sebagaimana dikisahkan dalam legenda, akan ada banyak korban dalam Bharatayudha, namun kebatilan tidak akan pernah menang dan Hukum harus benar-benar di Tegakkan. Bila Kebenaran itu sendiri saja tidak mampu kita pertahankan, lalu kemana lagi kita akan mencari keadilan! (sky)

Sumber : PASTI Indonesia,Narasumber : Susanto.

 

Facebook Comments
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Comments are closed.