Wahai Presiden, nyatakan: PAPUA DARURAT KORUPSI & DARURAT PEMERINTAHAN SIPIL!

Wahai Presiden, nyatakan: PAPUA DARURAT KORUPSI & DARURAT PEMERINTAHAN SIPIL!

September 4, 2016
310 Views

Kasus penyaderaan di bilangan Pondok Indah Jakarta Selatan kemarin mencengangkan mata Nusantara soal bagaimana ditengah kota yang aman dan ramai, penjahat bisa mencari celah untuk melancarkan kejahatannya, demikian halnya dengan “LUMBUNG DANA OTONOMI KHUSUS DI PAPUA“.

Kita ramai bicarakan Otonomi Khusus (OTSUS) dan akhirnya diberikan, lalu perhatian dialihkan kepada isyu tuntutan merdeka yang katanya diminta oleh banyak orang Papua, saking ramainya pekik merdeka, kita lupa bahwa dana otsus telah mengalir dan terus digunakan tanpa pengawasan, orang ramai bicara otsus namun lupa menghitung otsus dan membandingkannya dengan realitas kemajuan kehidupan rakyat di Papua.

Berapapun dana yang disediakan pusat sejak tahun 2002, tetaplah orang masih menemukan kesulitan transportasi, kesulitan sarana sekolah bahkan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, dan dana otsus yang telah keluar itu tak pernah kembali kepada kas negara, selalu habis dengan ribuan item susunan anggaran yang tak pernah dirasakan rakyat terbawah di Papua.

Tolok ukur sesederhana itu sudah mampu menjelaskan mengapa Papua tak jua sejahtera, meski telah dibanjuri trilyunan uang negara, dan jangan tanya kenapa isyu merdeka itu terus menggema bagai sebuah mimpi indah, karena negara tak hadir pada penderitaan warga negaranya.

Lebih dari Rp 60 triliun telah diterima Papua mulai tahun 2002, sedangkan Papua Barat pada tahun 2008, kemana semua uang itu ketika rakyat disana justru terus merasa kehidupan kian mencekik?

Kita mengapresiasi seruan kita melalui media kita ini ternyata langsung didengar oleh Presiden Joko Widodo, pekan lalu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan – Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah pusat akan melakukan audit terhadap penggunaan dana otonomi khusus di Papua. Rencana ini memang sudah menuai pro-kontra terhadap rencana ini di masyarakat Papua sendiri.

Sektor pendidikan harus dikelola dengan baik untuk mendukung pembangunan daerah. Padahal uangnya ada, kesempatan ada, itu berapa triliun rupiah dari dana otonomi khusus? Masa tidak bisa bikin boarding-school atau buat Papua institut teknologi?” kata Luhut di Papua.

Namun, apakah audit akan menjadi berarti ketika justru beragam kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sejak lama itu, justru banyak yang tidak segera ditindak lanjuti?

Sudah sejak lama sejumlah aktivis anti korupsi harus berhadapan dengan maut, dikriminalisasikan bahkan “di-OPM-kan” hanya karena berani mengungkap maling-maling berkedok birokrat di Papua, namun nyatanya para maling itu justru terus merasa aman, bahkan diantara bisa melenggang bebas kepada pencalonan kedua sejak Pilkada Serentak 2016 silam.(DSPSH)

Wahai Presiden, nyatakan: PAPUA DARURAT KORUPSI & DARURAT PEMERINTAHAN SIPIL!

Kali Besar, 04 September 2016
Salam;
Tim Redaksi MATA ANGIN NEWS MULTIMEDIA

Facebook Comments
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Leave A Comment